.jpg)
Saya pernah bertanya kepada seorang kiai sepuh yang sudah menghabiskan lebih dari lima puluh tahun hidupnya untuk mengajarkan ilmu agama. Pertanyaan saya sederhana saja: "Kiai, mana yang lebih sulit, puasa dari makanan atau puasa dari kekuasaan?"Beliau terdiam cukup lama. Lalu tersenyum. Kemudian berkata, "Nak, yang kedua itu bahkan tidak ada dalam kurikulum pesantren mana pun di negeri ini."Dan itulah masalahnya.
Kita hidup di sebuah negeri yang rajin sekali berpuasa dari makanan. Setiap tahun, dengan penuh semangat dan kebanggaan, ratusan juta manusia menahan lapar dan dahaga dari subuh hingga maghrib. Restoran-restoran tutup di siang hari. Warung-warung makan menurunkan tirainya. Bahkan orang yang tidak berpuasa pun merasa perlu untuk makan sembunyi-sembunyi, seolah-olah mempertontonkan sepiring nasi di depan umum adalah kejahatan yang lebih keji dari korupsi.Tapi cobalah tanyakan kepada bangsa yang alim ini: sudahkah kita juga berpuasa dari kekuasaan?Jawabannya akan lebih panjang dari ceramah tarawih, dan lebih berliku dari jalan menuju surga yang selalu dikhotbahkan itu.
Nafsu makan dan minum adalah nafsu yang paling jujur di antara segala nafsu yang ada pada diri manusia. Ia datang tepat waktu, setiap pagi, siang, dan malam. Ia tidak pura-pura. Ia tidak berceramah. Ia tidak memakai peci dan tidak mengepalkan tangan di atas podium sambil berteriak tentang keadilan. Perut lapar adalah perut lapar, titik. Ia tidak akan mengaku kenyang sambil diam-diam menggerogoti cadangan beras milik tetangga. Tidak seperti nafsu berkuasa. Nafsu berkuasa adalah nafsu yang paling munafik dari segala jenis nafsu yang pernah diciptakan Tuhan untuk menguji manusia. Ia datang dengan wajah yang sudah dirias sedemikian rupa: kadang berparas patriot, kadang berwajah ulama, kadang bermuka teknokrat reformis yang membawa segepok data dan presentasi berwarna-warni tentang masa depan bangsa yang gemilang. Ia tidak pernah mengaku sebagai nafsu. Ia selalu menyebut dirinya dengan nama-nama yang lebih terhormat: pengabdian, panggilan, amanah, tanggung jawab sejarah.
Perut lapar tidak pernah menyebut dirinya sebagai "tanggung jawab sejarah."
Di negeri ini, kita sudah menyaksikan begitu banyak babak dari sandiwara yang selalu berulang dengan pemain yang berganti tapi naskah yang sama. Orang-orang yang dulu berteriak dari luar pagar istana, yang dulu mengacungkan kepalan tangan di depan kerumunan mahasiswa, yang dulu menulis artikel-artikel berapi-api tentang tirani dan kesewenang-wenangan, begitu pintu gerbang itu terbuka untuk mereka, sesuatu yang aneh terjadi.
Mereka masuk. Dan pintu itu ditutup dari dalam.
Kemudian dari balik tembok yang sama, dengan intonasi yang hanya sedikit berbeda, mereka mulai bicara tentang stabilitas, tentang proses, tentang pentingnya tidak terburu-buru, tentang kompleksitas yang tidak dipahami oleh orang-orang di luar. Orang-orang yang dulu berdiri bersama mereka di luar pagar kini dianggap tidak cukup dewasa untuk memahami realita.
Begitulah kekuasaan bekerja. Ia tidak perlu mengubah orangnya. Ia cukup mengubah di mana orang itu berdiri.
Yang lebih mengherankan lagi adalah fenomena partai-partai politik kita yang tampaknya telah kehilangan salah satu fungsi paling fundamental dalam demokrasi: menjadi oposisi.
Oposisi, dalam tradisi demokrasi yang sehat, bukanlah musuh negara. Ia adalah cermin. Ia adalah pengingat. Ia adalah suara yang secara struktural ditempatkan untuk berkata "tidak" ketika yang lain semuanya berlomba untuk berkata "ya, Pak, benar, Pak, luar biasa, Pak."
Tapi rupanya, di negeri ini, menjadi oposisi terasa seperti hukuman. Seperti diasingkan ke pulau terpencil tanpa sinyal internet. Maka satu per satu, dengan berbagai alasan yang selalu terdengar sangat masuk akal, partai-partai itu berduyun-duyun masuk ke dalam koalisi, menyerahkan kartu truf mereka dengan senyum lebar, lalu duduk manis di meja yang sudah disiapkan untuk mereka.
Meja yang tidak terlalu besar, memang. Tapi cukuplah untuk mendapat remahan.
Dan remahan, rupanya, sudah lebih dari cukup. Asalkan masih bisa disebut bagian dari kekuasaan. Asalkan ada embel-embel jabatan yang bisa ditempelkan di kartu nama. Asalkan masih bisa hadir di acara-acara kenegaraan dan berfoto dengan latar belakang yang bergengsi.
Demokrasi kita, dengan demikian, berjalan seperti orkestra yang semua pemainnya memainkan nada yang sama. Mungkin indah untuk telinga penguasa. Tapi itu bukan musik. Itu adalah kesunyian yang diberi kostum.
Tapi barangkali tidak ada yang lebih menyedihkan dalam seluruh panorama kekuasaan di negeri ini daripada nasib para ulama dan pemimpin agama yang terseret ke dalam pusaran yang sama.
Saya tidak sedang bicara tentang ulama sebagai kelas sosial yang monolitik. Di negeri ini, seperti halnya di mana pun di dunia, selalu ada mereka yang memilih jalan yang sunyi: mengajar di surau-surau kecil, mendampingi orang-orang yang tidak punya akses ke apa pun, berkata benar meskipun tidak ada yang mau mendengar. Mereka adalah garam bumi yang sesungguhnya, dan mereka hampir tidak pernah muncul di layar kaca.
Yang muncul di layar kaca, yang duduk di barisan depan acara pelantikan, yang fotonya beredar di media sosial bersama para pejabat dengan jabat tangan dan senyum yang sudah diperhitungkan, adalah mereka yang telah menemukan bahwa agama, apabila dikelola dengan baik, bisa menjadi komoditas yang sangat menguntungkan dalam pasar kekuasaan.
Fatwa bisa menjadi mata uang. Ceramah bisa menjadi lobi. Massa yang taat bisa menjadi kartu tawar yang sangat berharga di meja negosiasi yang tidak pernah diliput kamera.
Dan maka terjadilah sesuatu yang ironis luar biasa: orang-orang yang sepanjang kariernya mengajarkan tentang zuhud, tentang tidak cinta dunia, tentang bahaya kemewahan dan keserakahan, ternyata juga bisa sangat lapar. Hanya saja yang mereka lapar bukan nasi atau rendang. Yang mereka lapar adalah pengaruh, akses, dan legitimasi dari mereka yang berkuasa.
Ramadhan datang setiap tahun dengan mengusung tema yang sama: pengendalian diri. Sahur sebelum fajar, buka saat adzan, jaga lisan, jaga mata, jaga hati.
Tapi sejauh yang bisa saya amati, seluruh aparatus rohani yang kita kerahkan setiap Ramadhan itu senantiasa diarahkan ke dalam, ke nafsu-nafsu yang bersifat biologis dan personal. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual, nafsu marah.
Jarang sekali, nyaris tidak pernah, ada yang mengarahkan lensa itu ke nafsu yang jauh lebih destruktif dalam konteks kehidupan berbangsa: nafsu untuk terus berkuasa, nafsu untuk tidak pernah melepaskan, nafsu untuk memastikan bahwa bahkan setelah jabatan berakhir, pengaruh tetap lestari melalui orang-orang yang dipasang di berbagai posisi strategis.
Nafsu makan yang tidak terkendali paling jauh akan membuat seseorang kegemukan dan sakit diabetes.
Nafsu berkuasa yang tidak terkendali bisa menghancurkan institusi, merusak demokrasi, memiskinkan rakyat, dan mewariskan kepada generasi berikutnya sebuah negara yang sudah digerogoti dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Perbandingan bahayanya tidak sebanding. Tapi energi rohani yang kita curahkan untuk melawannya sangat tidak proporsional.
Puasa kuasa. Saya ingin membayangkan seperti apa jadinya apabila konsep ini benar-benar dihayati.
Seorang pemimpin yang puasa kuasa adalah pemimpin yang sadar bahwa jabatannya bukan miliknya. Bahwa kursinya adalah titipan, bukan warisan. Bahwa ia dipilih untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahwa ada masanya untuk memegang dan ada masanya untuk melepas, dan bahwa melepas dengan anggun adalah juga sebuah bentuk kebesaran, bukan kekalahan.
Sebuah partai yang puasa kuasa adalah partai yang sanggup berdiri di luar koalisi tanpa merasa bahwa dunia telah berakhir. Yang mengerti bahwa kemenangan jangka panjang sebuah demokrasi lebih penting daripada jatah kursi menteri yang bisa dinikmati hari ini.
Seorang ulama yang puasa kuasa adalah ulama yang fatwanya tidak bergeser mengikuti arah angin istana. Yang berani berkata tidak kepada yang berkuasa, bukan karena ingin populer di kalangan oposisi, tapi karena memang itulah yang benar.
Ketiganya mungkin terdengar seperti dongeng. Tapi setiap tatanan yang baik pernah dimulai dari seseorang yang pertama kali memutuskan untuk serius menjalankan apa yang selama ini hanya diucapkan.
Seorang kaisar Tiongkok kuno bertanya kepada penasihatnya: "Apa yang paling sulit dalam memerintah?"
Sang penasihat menjawab: "Yang paling sulit adalah berhenti."
Kaisar tersinggung. "Berhenti? Tidakkah memulai yang lebih sulit?"
"Tuanku," kata penasihat itu dengan hati-hati, "memulai hanya butuh keberanian. Berhenti butuh kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan, sayangnya, jauh lebih langka daripada keberanian."
Saya tidak tahu apakah kisah itu benar atau hanya karang-karangan. Tapi kebenarannya terasa hidup di mana-mana, termasuk dan terutama di negeri kita yang setiap harinya memproduksi bukti-bukti baru bahwa berhenti adalah hal yang paling tidak ingin dilakukan oleh siapa pun yang pernah merasakan nikmatnya duduk di atas kursi kekuasaan.
30 Hari Menulis Buruk
Hari Ke-23
Tidak ada komentar:
Posting Komentar