Waktu kecil, saya punya teman yang selalu pengin masuk geng anak-anak populer di kelas.Namanya Dedi. Tiap hari Dedi ini bawa jajan lebih banyak dari yang dia butuhkan sendiri. Bukan karena dia kelebihan uang, tapi karena dia tahu: kalau mau diterima di meja makan siang yang "bergengsi" itu, dia harus bawa sesuatu. Ongkos masuknya memang nggak pernah diucapkan terang-terangan, tapi semua orang paham termasuk Dedi.
Yang menyedihkan bukan soal jajannya. Yang menyedihkan adalah Dedi tahu betul dia lagi dimanfaatkan. Dia cuma nggak mau ngaku.
Saya ingat Dedi waktu baca berita soal Indonesia masuk ke Board of Peace.
Board of Peace atau BoP adalah "dewan perdamaian" bentukan Donald Trump. Ide dasarnya: mendamaikan dan membangun ulang Gaza. Kedengarannya mulia. Kedengarannya seperti sesuatu yang Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sejarah panjang keberpihakan pada Palestina, seharusnya dukung.
Tapi ada satu hal kecil yang mengganjal sejak awal.
Nama "Gaza" dihapus dari nama dewan itu.
Bukan dipindah ke sub judul. Bukan disingkat. Dihapus. Jadi sekarang kita punya "Dewan Perdamaian" yang tujuan awalnya mendamaikan Gaza, tapi nama Gaza-nya sendiri sudah tidak ada. Ini seperti kamu bikin "Yayasan Beasiswa Anak Yatim" lalu diam-diam menghapus kata "yatim" dari akta pendirian. Nggak ada yang berani tanya kenapa, dan kamu berharap semua orang lupa.
Pertanyaan sederhana yang rasanya susah sekali dijawab pemerintah kita adalah: kalau Gaza sudah tidak ada di nama dewannya, ini sebetulnya dewan perdamaian untuk siapa?
Dan kemudian kita sampai di angka yang bikin saya harus duduk dulu sebentar: Rp17 triliun.
Itu yang Indonesia bayarkan. Tentu saja bukan disebut "bayaran" atau "upeti" dalam bahasa diplomatik, ini namanya "kontribusi" dalam kerangka kesepakatan dagang. Tapi kalau ada seseorang yang meminta Anda membayar sejumlah uang sebagai syarat untuk duduk di meja yang mereka buat, dan Anda bayar, dalam bahasa manusia biasa itu namanya apa?
Rp17 triliun itu bukan angka abstrak. Untuk gambaran: dana Program Indonesia Pintar beasiswa untuk anak-anak miskin agar bisa sekolah anggarannya sekitar Rp10 triliun per tahun. Artinya, uang yang kita kirimkan ke "dewan perdamaian" bentukan Trump itu lebih dari cukup untuk membiayai beasiswa anak-anak tidak mampu selama hampir dua tahun penuh.
Anak-anak yang mungkin sekarang tidak bisa sekolah karena uangnya sedang sibuk menjadi "kontribusi perdamaian" di Washington.
Saya nggak mau terlalu jauh menyimpulkan. Mungkin ada pertimbangan dagang yang lebih besar yang tidak kita ketahui. Mungkin ada konsesi ekonomi yang Indonesia dapatkan sebagai imbalannya, yang kalau dijumlah-jumlah nilainya jauh lebih besar dari Rp17 triliun itu.
Mungkin.
Tapi "mungkin" itu jadi masalah ketika publik tidak diberi akses untuk memverifikasinya. Ketika keputusan sebesar ini yang menyangkut posisi Indonesia di peta geopolitik dunia, yang menyangkut uang Rp17 triliun dari kantong negara, yang menyangkut prinsip-prinsip kebijakan luar negeri yang kita pegang puluhan tahun diambil tanpa debat publik yang serius, tanpa transparansi yang memadai, dan tanpa narasi yang jelas kepada rakyat.
Yang ada hanya: sudah masuk. Sudah bayar. Sekarang ikuti aturan mainnya.
Ada yang perlu kita ingat-ingat lagi soal sejarah negara ini.
Tahun 1961, di tengah dunia yang terbelah dua antara kubu Amerika dan kubu Soviet, Indonesia bersama Yugoslavia, India, Mesir, dan Ghana berdiri dan bilang: kami tidak ikut yang mana pun. Itu yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Non-Blok.
Banyak orang mengira itu sikap pengecut. Nggak mau milih. Abu-abu.
Padahal justru sebaliknya. Itu adalah sikap yang luar biasa sulit dipertahankan, karena artinya Indonesia siap ditekan dari dua arah sekaligus. Amerika menekan agar condong ke Barat. Soviet menekan agar condong ke Timur. Dan Indonesia tetap tegak di tengah, sambil bilang: kepentingan kami adalah kepentingan rakyat kami, bukan kepentingan blok kalian.
Itu yang membuat Indonesia dihormati di dunia internasional bukan hanya karena ukurannya, tapi karena prinsipnya.
Sekarang kita bayar Rp17 triliun untuk ikut klub yang dibuat Trump. Di era ketika Amerika sedang dalam salah satu momen paling terpolarisasi dalam sejarahnya. Di era ketika kebijakan luar negeri Amerika dipandu oleh logika "America First" yang secara eksplisit menempatkan kepentingan negara lain sebagai nomor sekian.
Saya tidak mengatakan Indonesia harus anti-Amerika. Tapi ada jarak yang sangat jauh antara "menjalin hubungan baik dengan Amerika" dan "membayar masuk ke organisasi bentukan Amerika dengan uang Rp17 triliun."
Dan sekarang kita mulai merasakan akibatnya.
Dua kapal tanker milik Pertamina tidak bisa bergerak di Selat Hormuz.
Selat Hormuz adalah urat nadi distribusi minyak dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak global melewati jalur itu. Kalau ada gangguan di sana, efeknya tidak tinggal di peta efeknya nyata, terasa di SPBU, di harga elpiji, di ongkos transportasi yang ikut naik.
Iran yang wilayahnya mengapit sebagian besar selat itu tidak senang dengan keberadaan BoP, yang mereka lihat sebagai perpanjangan tangan Amerika di kawasan Timur Tengah. Dan sekarang Indonesia, yang baru saja resmi jadi bagian dari BoP, ikut merasakan akibat dari ketegangan itu.
Kapal tertahan bukan karena badai. Bukan karena kerusakan mesin. Tapi karena keputusan politik yang diambil di Jakarta.
Yang membuat ini makin menyakitkan: ini terjadi menjelang Idulfitri. Momen di mana jutaan orang mudik, konsumsi BBM melonjak, dan kebutuhan pasokan minyak ada di titik tertingginya. Kalau ada gangguan pasokan di momen ini, yang merasakan bukan para pejabat yang mengambil keputusan bergabung ke BoP. Yang merasakan adalah sopir bus antar kota, ibu yang antre elpiji di pagi hari, tukang ojek yang hidupnya bergantung pada harga bensin yang tidak melonjak.
Lucunya, kalau ada yang lucu dari situasi ini, sekarang ketika desakan untuk keluar dari BoP mulai menguat, pemerintah menjawab dengan kalimat yang, saya akui, butuh beberapa saat untuk saya cerna:
Kalau mau keluar, perlu kesepakatan bersama.
Jadi begini ringkasnya: masuk bisa sendiri, keluar harus bareng-bareng.
Ini logika pintu putar yang aneh sekali. Masuk mudah, keluar rumit. Dalam dunia keanggotaan organisasi yang wajar, biasanya prosedur masuk justru lebih ketat dari prosedur keluar karena negara atau pihak yang mengundang ingin memastikan Anda kompatibel dengan nilai-nilai organisasinya. Tapi kalau keluarnya yang dipersulit, itu bukan tanda-tanda organisasi yang sehat. Itu tanda-tanda jebakan.
Dan "kesepakatan bersama" dengan siapa, tepatnya? Dengan anggota BoP yang lain? Dengan Trump? Kalau untuk keluar saja kita perlu izin dari pihak yang kita mau tinggalkan, seberapa merdeka sesungguhnya posisi kita di sana?
Saya tahu narasi tandingannya. Pasti ada yang bilang: ya mau gimana, ini soal kepentingan ekonomi. Ini soal akses pasar. Ini soal pragmatisme.
Dan saya tidak buta terhadap argumen itu. Dunia memang tidak hitam-putih. Kebijakan luar negeri memang tidak bisa cuma dijalankan dengan prinsip tanpa memperhitungkan kepentingan ekonomi.
Tapi pragmatisme ada batasnya. Dan batas itu adalah ketika "pragmatisme" membuat kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari Rp17 triliun: posisi moral.
Selama puluhan tahun, posisi moral itulah yang membuat Indonesia bukan sekadar negara besar secara demografis, tapi negara yang suaranya didengar di forum internasional. Kita bukan anggota Dewan Keamanan PBB yang permanen. Kita tidak punya senjata nuklir. Kita bukan ekonomi terbesar di dunia. Tapi kita punya sesuatu yang lebih langka: reputasi sebagai negara yang konsisten dengan prinsipnya.
Begitu itu pergi, susah sekali mendapatkannya kembali.
Dedi, teman kecil saya itu, akhirnya berhenti membawa jajan lebih. Bukan karena diusir dari geng tapi karena suatu hari dia sadar: teman-teman yang hanya mau berteman kalau ada jajannya bukan teman yang layak diperjuangkan.
Prinsip yang sama berlaku di geopolitik.
Negara yang bersedia duduk di meja siapa pun asalkan ada imbalan ekonominya bukan negara yang kuat. Itu negara yang sedang dimanfaatkan, yang mungkin belum atau tidak mau mengakuinya.
Indonesia punya populasi terbesar keempat di dunia. Ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Posisi geografis yang secara strategis tidak ternilai. Kita bukan negara kecil yang tidak punya pilihan.
Kita hanya perlu pemimpin yang cukup percaya diri untuk bilang: kami tidak membayar untuk duduk di meja siapa pun. Kamilah yang menentukan di meja mana kami duduk, dan kenapa.
Sampai saat itu tiba, kita masih akan terus menjadi Dedi datang dengan jajan lebih, berharap diterima, dan berpura-pura tidak tahu bahwa kita sedang dipermainkan.
30 Hari Menulis Buruk
Hari Ke-18
Tidak ada komentar:
Posting Komentar