Di tengah hiruk pikuk kemeriahan warna-warni bendera partai yang
berkibar, di antara teriakan-teriakan penuh harap yang menggema di seluruh
nusantara, Indonesia kembali menapakkan kaki pada ritual demokrasi yang telah
berlangsung sejak reformasi. Bukan sekadar pemilihan biasa, tetapi sebuah
refleksi mendalam tentang siapa kita sebagai bangsa. Seperti yang pernah
dikatakan Jean-Paul Sartre, "Kita adalah apa yang kita pilih untuk
menjadi," dan begitu pula dengan bangsa ini—menjadi apa yang dipilihnya
sendiri.
Dulu, ketika demokrasi pertama kali mekar di tanah air, ada sebuah
rasa kemurnian dan harapan yang menyeruak di setiap sudut. Para pemilih
berbondong-bondong ke TPS dengan mata berbinar, membayangkan fajar baru yang
akan segera menyingsing. Namun, seperti kata Walter Benjamin, "Tidak ada
dokumen peradaban yang bukan sekaligus merupakan dokumen barbarisme."
Kini, setelah beberapa dekade reformasi, demokrasi kita telah bermetamorfosis
menjadi sesuatu yang lebih kompleks, lebih berwarna-warni, namun juga semakin
sulit dikenali.
Pierre Bourdieu, seorang filsuf dan sosiolog Prancis yang terkenal
dengan konsep habitus, modal, dan arena, mungkin akan melihat pemilu Indonesia
sebagai sebuah drama sosial di mana berbagai kelas dan kelompok saling
bertarung untuk mendominasi wacana politik. "Seluruh kehidupan sosial
adalah sebuah pertarungan untuk memaksakan kategorisasi kita kepada yang
lain," begitu ungkapan Bourdieu yang mengiang dalam kepala, menyaksikan
bagaimana para kandidat dan pendukung mereka berusaha untuk mendominasi narasi
politik nasional.
Di tengah lanskap politik Indonesia yang lebih kompleks sekarang,
modal simbolik—baik itu berupa gelar akademis, jabatan masa lalu, atau bahkan
garis keturunan—masih memainkan peran yang sangat penting. Para kandidat
bersaing untuk mengumpulkan sebanyak mungkin "bendera legitimasi"
ini. Ada yang mengandalkan titel doktor mereka, yang lain berpegang pada
reputasi sebagai pengusaha sukses, sementara yang lainnya lagi bersandar pada
jaringan kepemimpinan agama atau bahkan nostalgia masa lalu.
"Modal simbolik adalah kekuatan magis yang memungkinkan
seseorang untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuatan
fisik atau ekonomi," kata Bourdieu. Kata-kata ini begitu menggema ketika
menyaksikan bagaimana seorang kandidat dengan latar belakang militer dapat
memobilisasi massa dengan mengingatkan mereka akan "zaman keemasan"
yang telah berlalu. Atau bagaimana kandidat lain dengan jaringan ulama dapat
menggerakkan jutaan jamaah hanya dengan seruan sederhana.
Saat cahaya senja menyentuh langit Jakarta, ada rasa hampa yang
terasa familiar. Seolah kita telah menyaksikan drama ini berkali-kali, namun
dengan pemeran yang berbeda. Seperti yang pernah ditulis Hannah Arendt,
"Kekuasaan muncul di mana orang berkumpul dan bertindak bersama,"
namun di Indonesia, sering kali yang kita saksikan adalah "berkumpul
karena diarahkan" dan "bertindak karena digerakkan."
Habitus, menurut Bourdieu, adalah sistem disposisi yang melekat
dalam diri individu—cara berpikir, berperilaku, dan merasakan yang diperoleh
melalui pengalaman hidup mereka dalam struktur sosial tertentu. Dalam konteks
politik Indonesia, habitus ini tercermin dalam bagaimana berbagai kelompok
meresponss isu-isu politik berdasarkan latar belakang kelas sosial mereka.
Masyarakat kelas menengah urban, misalnya, cenderung
memprioritaskan isu-isu seperti reformasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan
pemberantasan korupsi. Sementara itu, masyarakat pedesaan dan kelas pekerja
lebih fokus pada isu-isu kesejahteraan langsung seperti subsidi, bantuan
sosial, dan infrastruktur dasar. "Habitus adalah produk sejarah yang
menghasilkan praktik-praktik individual dan kolektif," ujar Bourdieu. Dan
dalam konteks Indonesia, sejarah ketimpangan ekonomi dan sosial yang panjang
telah menghasilkan habitus politik yang sangat berbeda di antara kelas-kelas
yang berbeda.
Ada kesedihan mendalam yang menyelimuti ketika menyadari bahwa
pilihan politik kita seringkali hanya mereproduksi ketimpangan yang sudah ada.
Seperti yang dikatakan oleh Theodor Adorno, "Kehidupan yang salah tidak
dapat dijalani dengan benar." Pemilu seharusnya menjadi alat perubahan,
namun sering kali hanya menjadi mekanisme untuk mempertahankan status quo.
Jika Bourdieu hidup di era digital Indonesia saat ini, ia mungkin
akan terkesima melihat bagaimana media sosial telah menjadi arena pertarungan
baru dalam politik. Di sinilah berbagai modal—ekonomi, sosial, budaya, dan
simbolik—berkonvergensi dan saling bertarung untuk mendominasi wacana publik.
Algoritma media sosial yang mengutamakan konten kontroversial dan
memicu emosi telah memperkuat polarisasi politik. Mereka yang memiliki modal
ekonomi lebih besar dapat mengerahkan "pasukan digital" untuk
mendominasi percakapan online. Sementara itu, para influencer dengan modal
sosial dan budaya yang kuat dapat membentuk opini publik melalui postingan yang
viral.
"Arena adalah tempat di mana agen dan institusi berjuang
dengan kekuatan yang tidak setara sesuai dengan aturan yang membentuk ruang
tersebut," kata Bourdieu. Di arena media sosial Indonesia, pertarungan ini
sangat tidak setara. Ada kandidat dengan tim digital profesional dan dana
besar, sementara ada pula kandidat yang hanya mengandalkan jejaring akar rumput
dan relawan.
Ketika langit sudah gelap, dan lampu-lampu kota mulai menyala
seperti bintang-bintang buatan, rasanya tidak bisa tidak teringat akan
kata-kata Michel Foucault: "Di mana ada kekuasaan, ada resistensi."
Namun resistensi itu pun sering kali terkooptasi, terserap ke dalam sistem yang
justru hendak dilawannya.
Setelah lebih dari dua dekade reformasi, pemilu Indonesia telah
berevolusi menjadi ritual politik yang kompleks. Namun pertanyaan fundamental
tetap ada: apakah kita benar-benar memilih, atau hanya diberi ilusi pilihan?
Seperti yang akan dikatakan Bourdieu, dominasi simbolik bekerja
paling efektif ketika yang didominasi tidak menyadari bahwa mereka sedang
didominasi. Manakala para pemilih merasa bebas memilih padahal pilihan mereka
telah dibentuk oleh framing media, narasi kampanye, dan habitus kelas mereka
sendiri, maka demokrasi pun berubah menjadi sebuah ilusi yang halus.
"Kesadaran adalah kutukan manusia," begitu kata Jean-Paul
Sartre. Dan dalam konteks politik Indonesia, kesadaran itu datang bersama
kesedihan—ketika menyadari bahwa kendati kotak suara setiap lima tahun sekali,
struktur kekuasaan yang mendasar tetap sulit berubah.
Matahari terbenam di horizon Jakarta, menyisakan jejak-jejak oranye
di langit yang semakin gelap. Para petugas KPPS mulai menghitung suara di bawah
cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. Ada kelelahan di mata mereka, namun juga
secercah harapan. Seperti Albert Camus yang pernah menulis, "Di tengah
musim dingin, aku akhirnya belajar bahwa ada musim panas yang tak terkalahkan
dalam diriku." Mungkin itulah esensi demokrasi Indonesia—sebuah harapan
yang tak kunjung padam, kendati berkali-kali dikhianati.
Ketika membicarakan demokrasi Indonesia melalui kacamata Bourdieu,
kita sebetulnya sedang menelisik biografi kolektif bangsa ini. Sebuah biografi
yang ditulis oleh jutaan tangan, dengan tinta berbeda warna, dan dengan
motivasi yang beragam.
Setiap pemilu adalah bab baru dalam biografi itu. Sebagian dari
kita membacanya dengan nostalgia, teringat akan janji-janji pemilu pertama
pasca-reformasi yang penuh harapan. Sebagian lagi membacanya dengan sinisme,
merasa bahwa tidak ada yang benar-benar berubah. Namun kita semua tahu bahwa
cerita ini belum selesai.
Seperti kata Walter Benjamin, "Sejarah ditulis oleh para
pemenang." Namun Bourdieu mungkin akan menambahkan bahwa sejarah juga
dibentuk oleh struktur sosial, habitus kolektif, dan pertarungan antar-kelas
yang tidak pernah berhenti. Dan dalam konteks Indonesia, pertarungan itu masih
jauh dari usai.
Di tengah hujan yang mulai turun membasahi jalanan Jakarta,
terdengar suara radio mengumumkan hasil hitung cepat. Wajah-wajah tegang menunggu,
berharap. Seperti Sisifus dalam mitos Yunani yang dikisahkan Albert Camus, kita
terus mendorong batu demokrasi ke puncak bukit, meski tahu bahwa batu itu
mungkin akan kembali menggelinding turun. Namun kita tetap melakukannya, karena
dalam proses itulah kita menemukan makna.
"Kita harus membayangkan Sisifus bahagia," kata Camus.
Dan mungkin kita juga harus membayangkan pemilih Indonesia bahagia—bukan karena
sistem demokrasi kita sudah sempurna, tetapi karena kita masih memiliki
kesempatan untuk terus memperjuangkannya, untuk terus menuliskan biografi
kolektif ini, meski dengan pena yang kadang terasa berat.
Ketika malam semakin larut, dan hasil-hasil pemilu mulai
terkonsolidasi, ada baiknya kita merenungkan kembali perjalanan demokrasi yang
telah kita tempuh. Dari mulai era Sukarno hingga saat ini, Indonesia telah
melintasi berbagai fase politik yang masing-masing meninggalkan jejak dalam
habitus kolektif bangsa.
Seperti yang dikatakan oleh Bourdieu, "Yang paling pribadi
adalah yang paling sosial." Pilihan politik kita yang tampak sangat
pribadi sebenarnya merupakan manifestasi dari posisi sosial, sejarah personal,
dan struktur kekuasaan yang telah kita internalisasi.
Dan ketika fajar menyingsing keesokan hari, siapapun presiden yang
terpilih, perjuangan untuk demokrasi yang lebih substantif tetap harus
dilanjutkan. Karena seperti kata Heraclitus, "Tidak ada orang yang pernah
melangkah di sungai yang sama dua kali." Demokrasi kita, seperti air
sungai itu, terus mengalir, berubah, dan membentuk landskap sosial politik yang
baru.
Di bawah langit berbintang Indonesia yang luas, kita semua adalah
penulis biografi kolektif ini. Dan meskipun tinta kita mungkin berbeda warna,
kertas yang kita tulisi adalah sama—masa depan bangsa yang masih menyimpan
begitu banyak potensi dan harapan.
Dalam keremangan senja yang menyapu Jakarta, terdengar bisikan Rumi
yang berkata, "Apa yang kau cari ada di luar sana, tetapi juga di dalam
dirimu." Demokrasi Indonesia, dengan segala kompleksitas dan
kontradiksinya, adalah cermin dari diri kita sendiri sebagai bangsa. Dan dalam
cermin itulah kita terus mencari jati diri, sambil perlahan-lahan belajar untuk
menjadi lebih baik.
30
hari menulis buruk
Hari ke-10
Tidak ada komentar:
Posting Komentar