Politik identitas sering dituduh sebagai penyakit demokrasi modern. Ia dianggap memecah belah, mempersempit cakrawala solidaritas, dan mengubah ruang publik menjadi arena perang pengakuan yang tak berkesudahan. Namun tuduhan itu terlalu mudah dan terlalu cepat. Sebelum menghakimi, kita perlu membaca lebih dalam dari mana ia lahir, apa yang sesungguhnya ia kerjakan, dan mengapa ia terus hidup bahkan di tengah kritik paling keras sekalipun.
Politik identitas tidak muncul dari kehampaan. Ia lahir dari
pengalaman nyata kelompok-kelompok yang terluka, yang terpinggirkan, yang nama
mereka disebut hanya ketika dibutuhkan dan dilupakan ketika hak-hak mereka
ditagih. Ketika perempuan menuntut didengar bukan sebagai ibu atau istri tetapi
sebagai subjek politik yang otonom, ketika minoritas etnis menolak diperlakukan
sebagai dekorasi dalam narasi nasional yang homogen, ketika komunitas yang
selama ini tak kasatmata mulai memberi nama pada kesakitan mereka, itu semua
adalah bentuk-bentuk dari apa yang kita sebut politik identitas. Ia bukan teori
akademik yang turun dari menara gading. Ia adalah respons terhadap dunia yang
memang tidak adil.
Kesalahan terbesar dalam memahami politik identitas adalah
menganggap identitas sebagai sesuatu yang alami, tetap, dan sudah ada sejak
semula. Padahal identitas adalah konstruksi sosial, historis, dan politis.
Tidak ada yang dilahirkan sebagai "minoritas" atau
"mayoritas" dalam pengertian yang sudah jadi. Kategori-kategori itu
dibentuk oleh kekuasaan, diperkuat oleh institusi, dan diwariskan melalui
bahasa dan kebiasaan.
Stuart Hall, salah satu pemikir tentang identitas, menegaskan bahwa
identitas bukanlah sesuatu yang kita miliki melainkan sesuatu yang
terus-menerus kita produksi. Identitas selalu dalam proses, selalu dalam
pembentukan. Ini bukan kelemahan, ini adalah hakikatnya. Identitas etnis yang
tampak kuno dan tak tergoyahkan sebenarnya sering kali merupakan produk politik
kolonial yang baru berusia dua ratus tahun. Identitas nasional yang terasa
seperti darah dan tanah sesungguhnya ditenun dari narasi-narasi yang dipilih
secara selektif, dari sejarah yang ditulis oleh mereka yang menang. Ketika kita
memahami identitas sebagai konstruksi, pertanyaannya bukan lagi apakah
identitas itu benar atau palsu, tetapi bagaimana ia dikonstruksi, oleh siapa,
untuk kepentingan apa, dan siapa yang paling menanggung beban dari konstruksi
itu.
Axel Honneth, dalam kerangka teori pengakuannya, menunjukkan bahwa
perjuangan untuk diakui adalah salah satu motor terdalam dari konflik sosial.
Manusia tidak hanya membutuhkan materi untuk bertahan hidup. Mereka membutuhkan
pengakuan atas martabat mereka, atas kekhasan mereka, atas hak mereka untuk ada
sebagai diri mereka sendiri. Ketika pengakuan itu ditolak, ketika seseorang
diperlakukan seolah tidak ada atau seolah keberadaannya adalah beban, luka yang
ditimbulkan bukan sekadar luka psikologis. Ia adalah luka politis.
Di sinilah politik identitas menemukan energinya yang paling dalam.
Ia adalah perlawanan terhadap ketidakpengakuan. Gerakan hak-hak sipil di
Amerika Serikat bukan hanya perjuangan untuk kesetaraan hukum formal. Ia adalah
tuntutan agar kemanusiaan orang kulit hitam diakui secara penuh dan tanpa
syarat dalam sebuah masyarakat yang selama berabad-abad membangun kemakmurannya
di atas penyangkalan kemanusiaan itu. Gerakan feminisme bukan hanya soal upah
yang setara atau kursi yang sama di meja kekuasaan. Ia adalah penolakan
terhadap tatanan simbolik yang menempatkan perempuan sebagai objek, bukan
subjek dari sejarah.
Namun di sini pula letak komplikasinya. Ketika perjuangan pengakuan
berhasil memasuki arena politik formal, ia sering mengalami transformasi yang
tak terduga. Pengakuan bisa dijinakkan menjadi komoditas, menjadi representasi
yang dangkal tanpa perubahan struktural yang nyata. Sebuah perusahaan besar
bisa mengangkat foto-foto keberagaman dalam kampanye iklannya sambil terus
membayar buruhnya dari kelompok-kelompok yang sama dengan upah minimum. Negara
bisa merayakan keragaman budaya sambil terus menjalankan kebijakan yang secara
sistematis memarjinalkan kelompok-kelompok tersebut. Pengakuan tanpa
redistribusi adalah topeng.
Salah satu analisis tentang politik identitas datang dari kritik
terhadap hubungannya dengan kapitalisme. Nancy Fraser mengingatkan kita bahwa
ada bahaya besar ketika perjuangan atas pengakuan identitas dipisahkan dari
perjuangan atas redistribusi ekonomi. Ketika keduanya diputus, yang terjadi
adalah apa yang ia sebut sebagai progresivisme yang ramah terhadap pasar sebuah
feminisme, yang merayakan perempuan CEO sambil melupakan jutaan perempuan yang
membersihkan kantor-kantor tempat para CEO itu bekerja.
Kapitalisme ternyata sangat pandai menyerap dan mendaur ulang
logika identitas. Identitas menjadi niche pasar. Keberagaman menjadi nilai
merek. Perbedaan yang semula subversif diubah menjadi daya tarik konsumen.
Produk dijual bukan hanya sebagai barang, tetapi sebagai pernyataan identitas.
Kamu bukan hanya membeli sepatu, kamu membeli cara menjadi diri sendiri. Kamu
bukan hanya berlangganan layanan streaming, kamu bergabung dengan komunitas
yang punya selera tertentu. Hasrat untuk diakui, untuk dilihat, untuk menjadi
bagian dari sesuatu yang bermakna, semuanya dikapitalisasi dengan sangat
efisien. Ini tidak berarti bahwa semua ekspresi identitas adalah palsu atau
sekadar permainan kapitalisme. Namun ia menuntut kita untuk lebih kritis
ekspresi identitas seperti apa yang sungguh-sungguh menantang tatanan yang ada,
dan mana yang hanya memperkaya tatanan itu dengan sentuhan warna-warni
keberagaman?
Salah satu ketegangan dalam politik identitas adalah bahwa
identitas dapat sekaligus menjadi perisai dan penjara. Sebagai perisai,
identitas memberikan solidaritas, rasa memiliki, dan kekuatan kolektif bagi
mereka yang selama ini rentan dan terisolasi. Seorang perempuan muda yang
tumbuh merasa aneh dengan dirinya sendiri bisa menemukan komunitas yang
membuatnya merasa tidak sendirian. Seorang imigran generasi pertama yang
tersesat di antara dua dunia bisa menemukan bahasa untuk menceritakan pengalamannya.
Ada sesuatu yang nyata dan berharga dalam kekuatan itu.
Namun identitas juga bisa menjadi penjara ketika ia mulai
mendefinisikan secara ketat siapa kita dan siapa yang bukan bagian dari kita.
Ketika identitas kelompok mulai memaksakan keseragaman internal, ketika
perbedaan di dalam kelompok disensor demi menjaga kemurnian narasi, ketika
seseorang dihakimi bukan berdasarkan apa yang ia pikirkan dan lakukan tetapi
berdasarkan kategori identitas yang ia sandang, maka politik identitas berbalik
menjadi bentuk represi yang baru, hanya dengan arah yang berbeda. Wendy Brown,
dalam kritiknya yang tajam, menunjukkan bagaimana politik identitas bisa
terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai "wounded attachments",
keterikatan pada luka. Ketika identitas kelompok dibangun terutama di atas
narasi penderitaan dan viktimisasi, ada risiko bahwa penderitaan itu menjadi
fondasi dari rasa diri yang tidak mau sembuh, karena sembuh berarti kehilangan
diri. Luka menjadi modal, bukan sesuatu yang perlu diatasi. Ini bukan berarti
penderitaan tidak nyata atau tidak penting. Ia nyata dan penting. Tetapi
penderitaan saja tidak cukup sebagai basis untuk membangun proyek politik yang
emansipatoris.
Kritik paling keras terhadap politik identitas datang dari spektrum
kiri sendiri. Mereka yang percaya bahwa perjuangan kelas harus menjadi sumbu
utama perubahan sosial melihat politik identitas sebagai kekuatan yang
memecah-belah solidaritas antar kelas. Ketika kaum pekerja terbagi-bagi dalam
kotak-kotak identitas yang saling bersaing, ketika perhatian publik habis untuk
perdebatan tentang representasi simbolik daripada struktur ekonomi yang
menghisap, maka kapitalisme justru aman karena musuhnya sibuk berperang satu
sama lain.
Ini adalah kritik yang layak didengar, meski tidak seluruhnya
tepat. Sejarah menunjukkan bahwa gerakan kelas yang mengabaikan dimensi ras,
gender, dan identitas lainnya tidak lebih unggul dalam membangun solidaritas
yang sejati. Ketika gerakan buruh di Amerika pada awal abad dua puluh membangun
solidaritas di atas pengucilan pekerja kulit hitam dan perempuan, solidaritas
itu palsu sejak awalnya dan mudah dibelah ketika kekuasaan membutuhkannya.
Gerakan yang benar-benar emansipatoris harus mampu memegang dua hal sekaligus
perjuangan melawan eksploitasi ekonomi dan perjuangan melawan dominasi berbasis
identitas, karena keduanya tidak pernah terpisah dalam kehidupan nyata
orang-orang yang paling tertindas.
Internet dan media sosial telah mengubah dinamika politik identitas
secara dramatis. Di satu sisi, platform digital memberikan suara kepada mereka
yang selama ini tidak memiliki akses ke media arus utama. Narasi-narasi yang
selama puluhan tahun tidak dianggap layak diberitakan kini bisa menyebar secara
viral. Gerakan-gerakan seperti #MeToo atau #BlackLivesMatter mendapatkan
jangkauan global yang tidak akan mungkin terjadi di era sebelum internet. Namun
di sisi lain, logika platform digital bekerja dengan cara yang mengkhawatirkan.
Algoritma dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan, dan keterlibatan paling
mudah dipicu oleh emosi yang kuat kemarahan, rasa terancam, kebanggaan
kelompok, kebencian terhadap musuh. Identitas kelompok menjadi semakin kaku dan
reaktif karena setiap hari diperkuat oleh gelembung informasi yang hanya
memperlihatkan cerminan keyakinan kita sendiri. Perbedaan yang semula bisa
dijembatani oleh dialog menjadi jurang yang terasa tak terdamaikan karena tidak
ada ruang untuk menemukan kompleksitas satu sama lain.
Lebih jauh lagi, politik identitas di era digital mudah dibajak.
Ketakutan identitas adalah bahan bakar yang paling efisien untuk populisme
otoriter. Pemimpin-pemimpin yang tidak punya agenda emansipatoris apapun bisa
mengeksploitasi perasaan terancam dari kelompok mayoritas yang merasa
kehilangan dominasinya, dan mengubah perasaan itu menjadi dukungan bagi
kebijakan yang justru memperdalam ketidakadilan.
30 Hari Menulis Buruk
Hari Ke-1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar