Ramadan datang lagi. Ia tiba dengan segala kekhidmatannya, membawa
aroma sahur yang mengepul, lantunan ayat-ayat suci yang mengalun dari corong
masjid, dan janji pembaruan diri yang kita ucapkan setiap tahun dengan penuh
harap. Namun di balik khusyuknya ibadah jutaan rakyat biasa, ada sesuatu yang
terus mengganjal, sesuatu yang tidak bisa dibungkam oleh beduk sekalipun.
Negara ini, dengan segala aparatnya yang megah dan retorikanya yang fasih,
tampaknya belum menemukan cara untuk ikut berpuasa. Bukan sekadar menahan lapar
dan dahaga, melainkan menahan nafsu kuasa, nafsu korupsi, dan nafsu untuk
terus-menerus mengkhianati rakyat yang memilihnya.
Bulan suci tidak otomatis menyucikan dosa-dosa negara. Inilah
kenyataan pahit yang perlu kita ucapkan lantang, meski terasa tidak sopan
disampaikan di tengah bulan yang penuh berkah ini.
Ada ironi yang dalam ketika kita menyaksikan para pejabat negara
berlomba-lomba tampil saleh di bulan Ramadan. Mereka hadir di acara buka puasa
bersama, berswafoto di masjid-masjid besar, menyumbangkan sembako untuk kamera,
dan berpidato tentang pentingnya kejujuran dan amanah. Namun ketika bulan ini
usai, ketika takbir Idul Fitri belum juga habis gemanya, roda-roda kekuasaan
kembali berputar dengan cara yang sama. Proyek siluman kembali berjalan,
kebijakan yang menguntungkan segelintir orang kembali diterbitkan, dan rakyat
kembali ditinggalkan dengan tangan hampa.
Dalam khazanah Islam, ada konsep yang disebut riya, yakni
beribadah bukan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat manusia. Para
ulama menyebutnya sebagai syirik kecil, sebuah pengkhianatan paling halus
terhadap esensi keimanan. Dan jika kita jujur, maka pameran kesalehan musiman
yang dipertontonkan para elit kekuasaan setiap Ramadan adalah riya yang paling
vulgar. Ia bukan sekadar dosa pribadi, melainkan dosa sistemik yang meracuni
kepercayaan publik dan mengerdilkan makna spiritualitas di ruang sosial.
Negara yang sehat seharusnya tidak membutuhkan Ramadan sebagai
panggung. Ia cukup bekerja dengan benar setiap hari, dua belas bulan penuh,
tanpa perlu jubah kesalehan yang baru diturunkan dari lemari setiap kali
kalender Hijriah menunjukkan bulan kesembilan.
Salah satu fenomena paling menyedihkan dalam kehidupan berbangsa
kita adalah kenyataan bahwa angka korupsi tidak pernah benar-benar turun meski
setiap tahun kita melewati Ramadan. Komisi Pemberantasan Korupsi, meski telah
mengalami berbagai gelombang reformasi dan kontroversi, tetap mencatat bahwa
praktik-praktik koruptif terjadi tanpa memandang musim. Ia terjadi di bulan
Muharram, terjadi di bulan Rajab, dan ia terjadi pula, dengan tidak malunya, di
bulan Ramadan itu sendiri.
Ini bukan sekadar soal statistik. Ini adalah soal watak. Ibnu
Khaldun dalam Muqaddimah-nya berbicara tentang asabiyyah, yakni
solidaritas kelompok yang menjadi fondasi kekuatan sebuah peradaban. Namun ia
juga memperingatkan bahwa ketika solidaritas itu berubah menjadi nepotisme,
ketika yang diperkuat bukan rakyat melainkan klan dan kroni, maka peradaban itu
sedang menggali kuburnya sendiri. Apa yang kita saksikan hari ini dalam
praktik-praktik oligarki yang menggurita di negeri ini adalah persis yang
diperingatkan Ibnu Khaldun tujuh abad silam. Para pemimpin yang sibuk
mengamankan posisi keluarga, mengalirkan proyek kepada kolega dekat, dan
membangun dinasti kekuasaan di atas pondasi uang rakyat.
Korupsi di negeri ini bukan lagi sekadar penyakit individual. Ia
telah bermetastasis menjadi budaya. Dan budaya tidak bisa disembuhkan hanya
dengan satu bulan berpuasa, apalagi jika puasanya pun dilakukan setengah hati. Salah
satu tanda paling nyata bahwa sebuah negara sedang dalam kondisi sakit adalah
ketika hukum tidak lagi berdiri tegak di atas kebenaran, melainkan membungkuk
di hadapan kekuasaan. Kita telah menyaksikan ini dalam berbagai episode yang
berulang seperti siklus yang tidak pernah belajar dari dirinya sendiri.
Proses hukum yang terasa cepat kilat ketika menyasar aktivis dan
pengkritik, namun menjadi lambat seperti siput ketika berhadapan dengan mereka
yang punya koneksi di lingkaran dalam kekuasaan. Putusan pengadilan yang
mengundang lebih banyak tanda tanya daripada kepastian. Undang-undang yang
lahir bukan dari semangat melindungi rakyat, tetapi dari kebutuhan untuk
mengamankan kepentingan sekelompok orang yang kebetulan sedang duduk di kursi
panas pengambil keputusan.
Plato dalam The Republic pernah menulis bahwa ketidakadilan
dalam negara ibarat penyakit dalam tubuh. Pada mulanya ia terasa seperti demam
ringan yang bisa ditoleransi. Namun jika dibiarkan, ia akan merambat ke
organ-organ vital dan membunuh tubuh itu dari dalam. Kita sudah terlalu lama
membiarkan demam ini. Kita sudah terlalu sering berkata, "Ah, begitulah
hukum di sini," seolah ketidakadilan adalah kodrat alam yang tidak bisa
diubah, bukan pilihan manusia yang bisa diperbaiki.
Ramadan mengajarkan qiyamul lail, yakni berdiri di sepertiga
malam untuk bermunajat. Dalam sunyi itu, seorang hamba diajak untuk berdiri
tegak di hadapan Tuhannya, tanpa topeng, tanpa jabatan, tanpa atribut kekuasaan
yang biasa ia kenakan di siang hari. Pertanyaannya adalah, apakah para penegak
hukum kita juga berdiri tegak dalam sunyi Ramadan itu? Ataukah mereka hanya
berdiri tegak di depan kamera?
Negeri ini kaya. Ini bukan klaim kosong, melainkan fakta geografis
yang bisa dibuktikan dengan peta manapun. Kita duduk di atas salah satu
cadangan sumber daya alam terbesar di dunia. Hutan-hutan kita menyimpan
keanekaragaman hayati yang membuat para ilmuwan dari belahan dunia manapun
berdecak kagum. Lautan kita adalah salah satu yang paling kaya ikannya di muka
bumi. Perut bumi kita menyimpan mineral dan energi yang cukup untuk
menyejahterakan ratusan juta manusia selama generasi-generasi yang akan datang.
Namun, ada yang salah bukan pada kayanya alam, melainkan pada cara
kita mengelolanya. Lebih tepatnya, pada cara segelintir orang menguasai
pengelolaannya.
Data ketimpangan di Indonesia berbicara sendiri dengan suaranya
yang berat. Sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar kekayaan nasional,
sementara jutaan orang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan paling dasar,
untuk makan tiga kali sehari, untuk menyekolahkan anak, untuk mendapat layanan
kesehatan yang bermartabat. Kemiskinan yang berlangsung di negeri sekaya ini
bukan bencana alam. Ia adalah hasil dari serangkaian keputusan politik dan
ekonomi yang secara konsisten mengutamakan modal besar di atas manusia kecil.
Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 7 berbicara tentang distribusi
kekayaan. Ia menegaskan bahwa harta seharusnya tidak hanya berputar di antara
orang-orang kaya saja. Ini bukan sekadar anjuran moral, ini adalah prinsip tata
kelola yang jika dilanggar akan menghasilkan ketidakstabilan sosial yang
mengerikan. Dan kita sedang menggoda ketidakstabilan itu setiap hari, ketika
orang-orang yang berpuasa di siang hari tahu bahwa setelah berbuka nanti, meja
makan mereka tidak akan pernah sepadan dengan meja makan para penguasa yang
mengatasnamakan mereka.
Di atas semua itu, ada ancaman yang lebih fundamental. Demokrasi kita
sedang digerogoti dari dalam. Bukan oleh musuh asing, bukan oleh ideologi
eksternal, melainkan oleh para pemain dalam sistem itu sendiri yang menemukan
cara-cara cerdas untuk membengkokkan aturan tanpa secara terang-terangan
melanggarnya.
Kita menyebutnya democratic backsliding, kemunduran
demokrasi yang terjadi bukan melalui kudeta militer yang dramatis, melainkan
melalui erosi bertahap yang hampir tidak terasa. Lembaga-lembaga independen
yang perlahan-lahan kehilangan independensinya. Ruang sipil yang semakin
menyempit bagi mereka yang berani bersuara kritis. Pemilihan umum yang secara
prosedural berjalan, namun secara substansi semakin jauh dari semangat
kedaulatan rakyat yang sejati. Dinasti politik yang tumbuh subur justru di era
yang mengklaim dirinya demokratis.
Alexis de Tocqueville, pemikir Prancis yang mengagumi dan sekaligus
mengkhawatirkan demokrasi, pernah mengingatkan tentang bahaya apa yang ia sebut
sebagai tyranny of the majority, tirani mayoritas yang membenarkan
apapun selama ada dukungan angka. Namun apa yang kita hadapi hari ini bahkan
lebih berbahaya dari itu. Kita menghadapi situasi di mana angka-angka itu
sendiri bisa direkayasa, di mana narasi bisa diproduksi massal, dan di mana
batas antara popularitas dan legitimasi sejati menjadi kabur.
Ramadan mengajarkan bahwa tidak semua yang diinginkan nafsu itu
baik. Puasa adalah latihan paling keras melawan logika "karena bisa, maka
boleh." Dan logika inilah yang paling menular di lingkaran kekuasaan kita
hari ini. Karena punya kuasa, maka boleh. Karena punya suara mayoritas, maka
boleh. Karena tidak ada yang berani menggugat, maka boleh.
Tidak. Tidak selamanya begitu. Sejarah selalu menyediakan tagihan
untuk logika semacam ini, dan tagihannya tidak pernah murah.
Salah satu gejala paling mengkhawatirkan dari sebuah negara yang
kehilangan kompasnya adalah ketika suara-suara yang kritis mulai dibungkam,
bukan dengan cara-cara kasar yang mudah diidentifikasi sebagai pelanggaran,
melainkan dengan cara-cara halus yang sulit dilawan. Pasal-pasal karet dalam
undang-undang yang bisa ditafsirkan seluas-luasnya untuk menjerat siapapun yang
dianggap mengganggu. Algoritma informasi yang dengan mudah dimanfaatkan untuk
menenggelamkan narasi-narasi tertentu. Tekanan ekonomi yang membuat media harus
berhitung dua kali sebelum menayangkan laporan investigasi yang sensitif.
Mereka yang diam bukan karena tidak tahu. Mereka yang mengalihkan
pandangan bukan karena tidak melihat. Mereka takut. Dan ketakutan kolektif
dalam sebuah ruang publik adalah tanda paling jelas bahwa kebebasan sudah dalam
kondisi kritis.
Dalam tradisi Islam, ada konsep amar makruf nahi mungkar,
yakni menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ia bukan sekadar
anjuran individual, melainkan kewajiban sosial yang membentuk tatanan
masyarakat yang sehat. Namun kewajiban ini hanya bisa dijalankan dalam atmosfer
di mana orang tidak takut untuk berkata benar. Ketika atmosfer itu rusak,
ketika kebenaran menjadi komoditas yang berbahaya untuk diucapkan, maka
masyarakat itu sedang kehilangan salah satu imunitas terpentingnya.
Ramadan, dalam khazanah spiritualnya yang terdalam, adalah bulan di
mana kebenaran pertama kali diturunkan. Syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil
Quran. Bulan ini adalah peringatan bahwa kebenaran selalu punya waktu untuk
hadir, bahwa ia tidak bisa selamanya disembunyikan oleh kekuasaan manapun. Dan
kita perlu ingat ini, bukan sebagai slogan, melainkan sebagai keberanian yang
perlu kita terjemahkan dalam tindakan nyata.
Edward Gibbon menulis tentang Romawi. Ibn Khaldun menulis tentang
peradaban Islam. Arnold Toynbee menulis tentang dua puluh tiga peradaban yang
pernah ada dan kemudian musnah. Semuanya sampai pada kesimpulan yang serupa
dengan jalan yang berbeda-beda, bahwa kehancuran sebuah peradaban hampir tidak
pernah datang dari luar. Ia datang dari dalam. Ia dimulai ketika para pemimpin
kehilangan rasa takut kepada konsekuensi moral dari tindakan mereka. Ketika
korupsi dianggap wajar. Ketika rakyat dianggap sebagai pengganggu yang harus
dikelola, bukan sebagai tuan yang harus dilayani.
Kita berada di persimpangan yang serius. Dan Ramadan ini, seperti
Ramadan-Ramadan sebelumnya, datang dengan tawaran yang sama. Tawaran untuk
berhenti sejenak. Untuk memeriksa ke mana arah langkah kita. Untuk bertanya,
dengan jujur tanpa basa-basi, apakah yang sedang kita bangun ini benar-benar
sebuah peradaban yang layak diwariskan kepada anak cucu kita.
Muhasabah kebangsaan ini tidak bisa lagi ditunda. Ia tidak bisa
lagi diwakilkan kepada ritual seremonial yang kosong. Ia membutuhkan keberanian
untuk melihat ke cermin dan mengakui bahwa ada yang salah. Bahwa jalan yang
sedang kita tempuh ini perlu dikoreksi. Bahwa amanah yang dipercayakan rakyat
kepada pemimpin-pemimpinnya belum ditunaikan dengan sepenuh hati.
Dan jika keberanian itu tidak juga muncul dari mereka yang sedang berkuasa, maka sejarah akan mencatat dengan tintanya yang tidak bisa dihapus, bahwa ada sebuah bangsa yang pernah punya kesempatan untuk berbelok, namun memilih untuk terus melaju menuju jurangnya sendiri.
30 Hari Menulis Buruk
Hari ke-2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar